|
News
|
Tingkatkan Kinerja dengan Kerja Sama Lembaga Keuangan |
|
Menghadapi situasi ekonomi di 2009 perbankan syariah diharapkan tetap dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk mencapai hal tersebut tanpa mengeluarkan investasi terlalu banyak, maka dibutuhkan peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya.
Direktur Batasa Tazkia Consulting, Heriyakto S Hartomo mengatakan adanya aliansi dengan lembaga keuangan lain, maka akan tercipta efisiensi. Pasalnya dengan melakukan hal tersebut bank syariah tidak memerlukan tambahan jaringan maupun sumber daya manusia. ''Saat ini aliansi jadi keharusan untuk bank, karena pertumbuhan organik tak cukup meski memiliki produk bagus,'' kata Heriyakto kepada Republika, Selasa (6/11).
Namun, ia menambahkan kerja sama tersebut tetap harus dilakukan dengan sikap kehati-hatian dan memiliki mekanisme, tata cara, operasional, peraturan, dan transaksi jelas. Kerja sama tersebut pun saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan pembiayaan dapat menyalurkan pembiayaan kepada peserta, dan saat menemui kredit macet mereka juga bisa cepat melakukan penagihan atau penarikan kendaraan. Sementara, untuk melakukan hal tersebut bank harus merekrut SDM. Dalam hal ini, kata Heriyakto, lembaga keuangan tersebut dapat mencari nasabah yang kemudian dikirim secara kolektif ke bank.
Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan perusahaan pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maupun Baitul Maal wat Tamwil. Dengan melakukan aliansi, tambah Heriyakto, maka produktivitas bank akan tinggi, sementara sektor ritel dan UMKM yang menjadi fokus utama bank syariah tak terlupakan. Aliansi ini juga dapat digunakan untuk menghimpun dana pihak ketiga, misalnya dengan menetapkan syarat peminjam juga harus membuka rekening di bank syariah yang menjadi sumber dana.
Kerja sama tersebut dapat mendorong langkah efisiensi bank. Pasalnya jika pertumbuhan dengan pembukaan cabang memerlukan dana tidak sedikit, yaitu antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per cabang. ''Untuk cabang juga harus disiapkan gedung, SDM, dan teknologi jadi dana yang dibutuhkan cukup besar,'' kata Heriyakto.Selain meningkatkan kerja sama tersebut, bank syariah juga diharapkan dapat memperbanyak pembiayaan sindikasi, seperti infrastruktur, jalan tol, sekolah, maupun gedung. ''Beberapa bank bisa joint mendanai sindikasi ini untuk mempercepat pertumbuhan,'' ujar Heriyakto.
Selain itu, kata Heriyakto, yang masih menjadi masalah adalah adanya unit usaha syariah (UUS) yang masih belum terhubung dan terintegrasi dengan bank konvensional. Padahal dengan integrasi dan sinergi tersebut, maka pelayanan kepada nasabah bisa ditingkatkan, seperti pelayanan phone-banking, ATM, maupun kartu debet. ''Dengan sinergi itu maka semua fasilitas di bank konvensional bisa digunakan nasabah syariah,'' kata Heriyakto. Namun, ia menambahkan bahwa hal tersebut bisa dimengerti karena adanya keterbatasan budget.
Selain itu persiapan teknologi tersebut juga memerlukan waktu cukup lama. Namun, dengan langkah pengembangan di atas, Heriyakto mengatakan pertumbuhan bank dapat mencapai di atas 50 persen. Saat ini pun, katanya, perbankan tidak akan main di pricing namun lebih ke peningkatan dan kemudahan pelayanan.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin (BSB), Riyanto, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengembangkan kerja sama dengan sejumlah BMT dalam produk Swamitra. Saat ini UUS BSB baru bekerja sama dengan lima unit BMT di Jakarta. Namun, ke depannya BSB akan mengembangkan kerja sama dengan sejumlah BMT lainnya. ''Mungkin sekitar Agustus atau September kami akan mulai mengembangkan lagi karena pasar ini cukup besar dan bagus,'' kata Riyanto.
Salah satu fokusnya, tambah Riyanto, adalah kerja sama dengan BMT yang memiliki usaha dengan Muhammadiyah. Selain kerja sama dengan BMT, UUS Bank Bukopin juga menyalurkan pembiayaan ke sejumlah BPRS. Selain itu, BSB juga akan meneruskan program sindikasi yang dilakukan oleh UUS Bukopin. ''Sindikasi menjadi salah satu strategi dan upaya kita untuk pola pembiayaan proyek besar yang feasible,'' kata Riyanto. BSB menargetkan pertumbuhan sebesar 30-40 persen di 2009.
Di 2008 tercatat aset BSB sebesar Rp 700 miliar, DPK Rp 176 miliar, pembiayaan Rp 200 miliar. Sementara, UUS Bukopin mencatat pembiayaan sebesar Rp 730 miliar, DPK Rp 400 miliar, dan aset sekitar Rp 800 miliar. Rencananya seluruh UUS Bukopin yang ada saat ini akan bergabung dengan BSB pada Februari. Sumber: http://www.republika.co.id/koran/0/25181.html |
|
|
Rasio Pembiayaan Bank Syariah Masih Tinggi |
|
JAKARTA -- Catatan financing to deposit ratio (FDR) bank syariah yang rata-rata mencapai 100 persen menjadi indikator seluruh dana terhimpun disalurkan untuk pembiayaan. Dengan adanya krisis ekonomi, Direktur Utama MC Consulting, Wahyu Dwi Agung, mengatakan FDR bank syariah pun bisa di bawah 100 persen, walau nantinya muncul bank syariah baru.
''Kalau pembiayaan sekarang terus meningkat maka di Februari 2009 akan terlihat realisasi pembiayaan,'' kata Wahyu, akhir pekan lalu. Meski kini sejumlah bank melakukan pengereman pembiayaan, namun Wahyu mengatakan pembiayaan dapat normal setelah Februari 2009 dengan catatan pembiayaan saat ini memperoleh hasil positif.Direktur Batasa Tazkia Consulting, Heriyakto S Hartomo, mengatakan FDR bank syariah yang mencapai 100 persen merupakan hal sangat bagus. Berbeda dengan bank konvensional yang tercatat memiliki LDR 77 persen per Oktober 2008.
Namun hal tersebut pun menjadi suatu tantangan bagi bank syariah untuk dapat terus menghimpun dana pihak ketiga demi menjaga arus pembiayaan kepada nasabah. Untuk itu, tambah Heriyakto, perlu adanya perhatian dan upaya bank agar nasabah menambahkan saldonya di bank, seperti misalnya melalui pengembangan produk maupun peningkatan pelayanan.
Untuk menjaga DPK yang terhimpun bank syariah pun diharapkan dapat memberikan bagi hasil yang menarik bagi nasabahnya. Dengan adanya bagi hasil yang kompetitif, tambah Heriyakto, maka nasabah pun akan tetap menyimpan dana di bank syariah.Tercatat per Oktober 2008 FDR bank syariah mencapai 112 persen, dengan total DPK Rp 34 triliun dan pembiayaan Rp 37 triliun. Heriyakto pun menambahkan FDR ideal bagi perbankan adalah antara 80 persen hingga 90 persen agar likuiditas bank tetap terjaga.
General Manager BNI Syariah, Ismi Kushartanto, mengatakan meski krisis ekonomi global tengah terjadi, pihaknya tetap konsisten memberikan pembiayaan dengan FDR 107 persen per November. Tercatat di periode tersebut, pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank BNI sebesar Rp 3,1 triliun dan total DPK Rp 2,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode sama tahun lalu di mana pembiayaan dan DPK sama-sama tercatat sebesar Rp 1,6 triliun.
Agar penghimpunan DPK tetap berjalan baik, Ismi mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan program komunikasi dengan masyarakat dan peran sekitar 650 office channeling BNI Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. ''Untuk produk memang belum ada inovasi baru tapi nanti kami akan membuat program komunikasi dengan masyarakat,'' kata Ismi.
Dari total DPK yang terhimpun sebanyak Rp 1 triliun di antaranya berasal dari tabungan, deposito (Rp 1,3 triliun), dan giro (Rp 400 miliar). Sementara untuk pembiayaan terbagi menjadi pembiayaan konsumtif sebanyak Rp 1,6 triliun dan produktif Rp 1,5 triliun. Per November 2008 laba sebelum pajak mencapai Rp 41 triliun, meningkat pesat dibanding Desember 2007 yang sebesar Rp 19 triliun. Sumber: http://www.republika.co.id/koran/0/21902.html |
|
|
NPF Bank Syariah Masih di Bawah Lima Persen |
|
JAKARTA -- Meski krisis ekonomi global masih terjadi hingga 2009, namun angka nonperforming finance (NPF) perbankan syariah akan tetap berada pada posisi sehat atau di bawah lima persen. Per Oktober 2008, angka NPF perbankan syariah mencapai 4,49 persen.
Menurut Direktur Batasa Tazkia Consulting, Heriyakto S Hartomo, NPF atau pembiayaan macet perbankan syariah bisa tetap bertahan di bawah lima persen baik hingga akhir tahun ini maupun di 2009. Selama satu tahun terakhir, kata Heriyakto, angka NPF perbankan syariah fluktuatif antara 4,05 persen hingga 4,49 persen.
Dengan sisa waktu dua pekan menuju akhir tahun 2008, Heriyakto mengatakan angka NPF tidak akan melonjak tinggi namun masih berada di kisaran empat sampai lima persen.
''Tapi angka itu mesti jadi perhatian buat bank syariah di mana untuk menekan angka NPF, kualitas perlu diperbaiki dan pembiayaan dilakukan hati-hati,'' kata Heriyakto kepada Republika, Kamis (18/12).
Dilihat per sektornya, kata Heriyakto, pembiayaan perbankan syariah akan tetap berpusat pada tiga sektor utama, yaitu perdagangan, konsumtif (kendaraan, properti), dan jasa. Saat ini pembiayaan perbankan syariah ditujukan bagi sektor jasa sebesar 33 persen, pembiayaan konsumtif 24 persen, dan perdagangan 12 persen dari total pembiayaan. Untuk akad yang digunakan sebanyak 36 persen berdasar bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), dan murabahah (59 persen).
Direktur Utama MC Consulting, Wahyu Dwi Agung, mengatakan krisis ekonomi berpengaruh kepada dunia usaha khususnya yang terkait perdagangan eskpor-impor. Untuk itu, kata Wahyu, perlu adanya kreativitas dunia usaha dalam melakukan ekspor dan sejumlah langkah antisipatif lainnya oleh perbankan syariah untuk menekan angka NPF.
''Harus ada rescheduling pembiayaan dan fokus segmentasi kepada usaha-usaha lokal,'' kata Wahyu.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Wahyu pun optimis angka NPF bisa tetap terkendali dan berada di bawah lima persen. Untuk itu usaha lokal dapat menjadi fokus utama perbankan syariah.
Kepala Divisi Pemasaran dan Syariah Bank DKI, M Irfandi, mengatakan pihaknya akan tetap menjaga angka NPF Bank DKI yang berada di bawah 0,5 persen saat ini. Untuk menjaga NPF tetap dibawah satu persen, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. |
|
| | << Start < Prev 1 2 Next > End >>
| | Results 1 - 7 of 14 |
|
News